"Urusan Minerba One Data Indonesia (MODI), urusan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUP tumpang tindih, yang tidak berhak diberikan MODI dikasih MODI. Saya minta Bapak menyelesaikan itu," kata dia.
Tak hanya itu, Bahlil juga mendesak Tri untuk menghapus konsultan-konsultan yang ada di Minerba. Menurutnya, kehadiran konsultan itu hanya akan menghambat proses perizinan investasi.
"Konsultan-konsultan di Minerba dihapuskan, ini yang membuat ribet. Inilah yang menjadi akar masalah sehingga para penegak hukum masuk. Segera tertibkan oknum-oknum ataupun pihak lain di luar institusi yang mengatasnamakan pejabat di institusi. Itu arahan saya yang harus berlakukan," tuturnya.