Bahlil mengaku sejauh ini pembangunan IKN memang hanya dikontribusikan dari dana APBN dan investor swasta dari dalam negeri. Sehingga belum ada proyek asing yang masuk ke IKN, seperti yang ditargetkan pemerintah sebelumnya.
Pemerintah menargetkan, komposisi pembiayaan IKN sendiri sebanyak 80 persen tidak menggunakan dana APBN. Harapannya kegiatan pembangunan tidak mengganggu kinerja fiskal pemerintah. Porsi tersebut menjadi bagian dari skema kerjasama KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), investasi asing, investasi dalam negeri, maupun dari BUMN/D.
"Investasi yang masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama, itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), belum ada PMA (Penanaman Modal Asing) yang melakukan groundbreaking," kata Bahlil.