Sedangkan terdapat 1 perushaan dari Korea yang menjadi investor asing pertama yang mendapatkan letter to proceed dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu Korea Land and Housing Corp. dengan nilai investasi Rp8,65 triliun.
Jaka menjelaskan ketiga perusahaan tersebut siap membangun hunian dengan kapasitas hunian secara total 14.500 orang melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Terkait pembangunan infrastruktur, saat ini menurutnya terus berjalan, disampaikan bahwa beberapa infrastruktur yang telah selesai 100 persen adalah jalan lingkar Sepaku 1, 2, dan 3. Pembangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan juga telah dimulai, termasuk Istana Kepresidenan, Kantor Presiden, dan Sekretariat Presiden.
Sekedar informasi, saat ini Badan Otorita sendiri sudah mengantongi setidaknya 70 LOI (letter of Intent) yang berasal dari pelaku usaha dalam maupun dari luar negeri. Jumlah tersebut 11 diantaranya diketahui berasal dari pengusaha asal Malaysia, yang belum lama ditandatangani oleh presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Malaysia.
Sedangkan melalui penyelenggaraan World Economic Forum yang belum lama diselenggarakan, Badan Otorita mencatat saat ini belum mengantongi LOI baru. "Nanti kami update terkait LOI terbaru jika sudah ada, WEF tidak ada penandatanganan LOI," pungkas Jaka.