"Paling lengkap ada di DKI, sudah seluruhnya, Bali, kemudian Jawa Tengah. Memang dorongan untuk investasi tinggi, itu menjadi komitmen," ucapnya.
Sementara yang paling sedikit memiliki RDTR, rata-rata di luar Pulau Jawa. Itu karena kurangnya demand akan investasi dan potensi pariwisata yang kurang memadai.
"Yang paling tidak rata-rata luar Jawa, saya tidak bisa mengatakan satu-satu karena memang dorongan untuk invetasi tidak terlalu tinggi, kecuali Kalimantan karena ada IKN," tutur dia.
Menurutnya, ada beberapa hambatan yang membuat proses penerbitan RDTR memakan waktu. Selain dari demand investasi seperti masalah anggaran, juga sumber daya manusia (SDM).
"Walaupun kecil sekali, kurang lebih 5.000 hekatre (1 RDTR) itu hanya membutuhkan Rp5 miliar, tetapi ketika komitmen, awareness karena barang tidak nyata, jadi tampaknya masih berada di belakang layar," ucapnya.