JAKARTA, iNews.id - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) membutuhkan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk menjalankan penugasan negara di sektor transportasi laut antar pulau.
Vice President Pemasaran Angkutan Penumpang Pelni Sukendra mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan penugasan kepada Pelni untuk menjalankan kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO). Dalam penusagasan itu, Pelni berkewajiban menjalankan rute kapal ke daerah-daerah dengan keterbatasan akses transportasi.
Namun, penugasaan tersebut tidak sebanding dengan dana subsidi untuk PSO yang diterima perseroan. Misalnya, pada 2020, perusahaan mengajukan anggaran PSO sebesar Rp3,8 triliun, namun anggaran yang disetujui hanya Rp2 triliun. Padahal, untuk pendanaan operasional kapal seperti bahan bakar atau maintenance saja bisa mencapai Rp3,8 triliun.
"Kebutuhan Pelni itu hampir Rp4 triliun, sekitar Rp3,8 di terakhir 2020, itu kebutuhan total cost Pelni keluarkan untuk maintenance, untuk bahan bakar itu Rp3,8 triliun. Dari Rp3,8 triliun itu memang kita hanya mendapat subsidi dari pemerintah Rp2 triliun," kata Sukendra saat ditemui di kapal KM Kelud, Minggu (5/9/2021).
Untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal, perusahaan secara mandiri terpaksa harus mencari anggaran tambahan sebesar Rp1,8 triliun. Sayangnya, target tersebut tidak tercapai.