Ganjar menambahkan, keterlibatan kelompok tersebut bertujuan untuk membuka lebar ruang aspirasi bagi masyarakat yang masuk kategori marjinal agar mendapat perhatian dalam program pembangunan pemerintah.
Selain itu, juga dengan menjalin sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, kabupaten/kota, serta CSR dan filantropi.
"Seluruh usulan kami masukkan, baru proses politik ke dewan (DPRD). Karena APBD kita terbatas, maka perlu ada edukasi dan keputusan berdasar skala prioritas," tuturnya.
Selain itu, Ganjar mengungkapkan bahwa kerja pemerintah memerlukan daya kreatif dan inovatif. Di Jawa Tengah, misalnya, ada program pendampingan satu OPD satu desa miskin, satu OPD satu inovasi, sekolah untuk siswa miskin, dan lain sebagainya.
"Kami memanfaatkan misalnya ada krenova (kreativitas dan inovasi) sebagai stimulan berinovasi. Saat ini ada sekitar 559 inovasi OPD. Teman ASN itu perlu dipaksa berinovasi, tapi ternyata senang dipaksa," katanya.