"Mangkanya beliau menyarankan, atas juga saran bapak Menteri Investasi pengalaman beliau mempercepat penanganan investor tunjuk PIC untuk menangani para investor itu," ucapnya.
Arahan kedua, kata Basuki, Jokowi meminta agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya.
"Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, jadi tanahnya dijual harganya ditetapkan oleh Otorita asal tidak melanggar aturan itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat tapi tidak melanggar aturan dua hal itu tadi yang diarahkan oleh beliau dan beliau akan monitor ini ke depannya," katanya.
Sebelumnya dikabarkan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini akan menjadi bukan hanya pemindahan ibu kota, tapi contoh transformasi kerja yang lebih cepat.
"Jadi kami terutama dari otorita diminta untuk bekerjanya memang bisa menjadi contoh bagi pemda-pemda seluruh Indonesia nantinya. Jangan sampai malah otorita ini terbawa sistem langgam birokasi yang berbelit-belit dan lambat. Jadi, justru dibentuk otorita ini supaya lebih cepat itu arahannya bapak presiden," ujar Basuki.
Jokowi, kata Basuki, meminta agar segera diperjelas dipercepat untuk status-status lahan di IKN.
"Sebenarnya ada dua lahan pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur yang prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh APBN dan pembebasan penyediaan lahan untuk investasi," tuturnya.