JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan TNI dan Polri untuk membantu pengamanan dan penindakan terhadap praktik ekspor dan tambang ilegal. Ini supaya proses hilirisasi dan industrialisasi pemerintah tidak terganggu.
"Tadi saya sampaikan yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi dan industrialisasi menjadi terganggu. Dan tugas TNI Polri ada di situ," kata Jokowi usai Rapat pimpinan TNI dan Polri Tahun 2023 di The Sultan Hotel, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dia mengungkapkan, penerimaan negara menjadi sangat berkurang karena praktik ekspor dan tambang ilegal.
"Kalau ekspor ilegal misalnya, timah itu masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Karena itu, itu tugas TNI-Polri, kalau di laut ya Polisi air, Bakamla, TNI AL misalnya," tuturnya.
Selain pentingnya investasi dan hilirisasi, Jokowi juga menyampaikan mengenai penanganan kebekaran hutam dan menjaga kondusivitas di tahun politik dalam Rapim TNI-Polri.