JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada 2025 mendatang. Hal tersebut termuat dalam Buku Nota Keuangan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.
"Saya enggak tahu, karena belum ada rapat mengenai itu," ucap Jokowi dalam keterangannya di RS Persahabatan, Jakarta, Jumat (30/8/2024).
Saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kapan rapat penerapan tarif KRL tersebut akan digelar, Jokowi juga belum mengetahuinya.
"Belum tahu, saya belum tahu, masalah di lapangan seperti apa," tuturnya.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) buka suara terkait wacana penerapan tarif KRL subsidi berbasis NIK.
Hal ini dilakukan dengan harapan pemberian subsidi bisa tepat sasaran kepada kelompok yang membutuhkan.
"Rencana ini merupakan bagian dari upaya DJKA dalam melakukan penyesuaian tarif KRL Jabodetabek dengan subsidi yang lebih tepat sasaran," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Risal Wasal dalam keterangan resmi, Kamis (29/8/2024).
"DJKA juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek. Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," tuturnya.