JAKARTA, iNews.id — Presiden Joko Widodo menagih komitmen negara maju untuk dana transisi energi negara berkembang senilai 100 miliar dolar Amerika Serikat (AS) per tahun atau setara Rp1.493 triliun. Hingga kini, negara berkembang belum menerima pendanaan konstruktif yang tidak berbentuk utang tersebut.
Menurut Jokowi, negara berkembang mulai meragukan komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan sesi 7 dari KTT Group of Seven (G7) 2023 yang mengusung tema “Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet”.
“Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju dimana hingga kini pendanaan 100 miliar dolar AS per tahun belum terpenuhi. Pendanaan ini harus konstruktif, bukan dalam bentuk hutang,” ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/5/2023).
Menlu Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan kepada setiap negara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap pihak pun perlu untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari bentuk pengalihan beban (burden shifting) menjadi pembagian beban (burden sharing). Sehingga perubahan iklim tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, khususnya negara berkembang.
ndonesia telah memiliki komitmen yang sangat nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan 43,2.persen dengan dukungan internasional.