Namun pada 19 Mei 2022, Jokowi mengumumkan mencabut larangan ekspor CPO, yang berlaku efektif pada Senin (23/5/2022). Keputusan itu didasarkan pada ketersediaan pasokan CPO di dalam negeri yang sudah mencukupi, termasuk kebutuhan minyak goreng untuk masyarakat, dan mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.
Meskipun mencabut larangan ekspor CPO, Jokowi menegaskan pemerintah akan terus memantau dan mengawasi dengan ketat untuk memastikan minyak goreng tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.
Lantas apa tugas Menko Luhut dalam mengurus masalah minyak goreng?
Menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, nantinya peran Luhut akan membantu seperti sutradara yang membantu proses pendistribusian minyak goreng melalui aplikasi milik pemerintah.
"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng. Tugas Pak Luhut itu semacam sutradaranya lah, tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden," ujar Dirjen Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan kepada wartawan dikutip, Selasa (24/5/2022).