Selain itu, yang juga membuatnya kesal, ada pembangunan pelabuhan baru, namun tidak dibuat akses jalan menuju pelabuhan tersebut.
"Saya temukan di lapangan, ada yang membangun pelabuhan, pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan? Ada dan tidak hanya satu,” ujarnya.
Melihat kondisi ini, dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan aparat pengawas internal pemerintah (APIP) melakukan pengawalan terhadap perencanaan pembangunan. Pasalnya, jika tidak dikawal bisa menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan.
“Dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu. Karena itu saya perintahkan, saya instruksikan agar BPKP dan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), kementerian, lembaga, dan daerah kawal dari hulu sejak awal pada saat perencanaan harus diikuti,” tuturnya.
Jokowi menegaskan agar tidak selalu mengulang-ulang perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, hal tersebut tidak lagi sesuai digunakan.
“Tidak adaptif terhadap situasi hari ini. Sekali lagi, dalam 3 tahun ini, apalagi adanya pandemi ini, disrupsi, arus gelombang perubahan itu betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali, sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu,” ujar dia.