Hal ini berangkat dari usulan kepada Daerah dan diakomodir oleh Pemerintah Pusat untuk pembangunan Bandara Baru di wilayah Jawa Timur khususnya di sisi selatan.
Akhirnya, Gudang Garam menjadi pemrakarsa untuk pembangunan Bandara Kediri lewat skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) senilai Rp13 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan, hingga tahapan konstruksi. Pemerintah memberikan dukungan kemudahan perizinan lewat penetapan status PSN.
"Ini bandara PSN yang pertama kali 100 persen dibiayai oleh swasta, tidak ada share dari pemerintah. Sehingga kami dari pihak pemrakarsa berfikirnya, eman-eman (sayang sekali) kalau sudah dibangun dengan uang Rp13 triliun terus hari ini hanya melayani 2 kali dalam seminggu," ucapnya.
Menurutnya, masih diperlukan dukungan lanjutan dan kolaborasi baik dari Pemerintah Pusat hingga Daerah, terutama untuk menciptakan market (pasar) sehingga terjadi peningkatan penerbangan ke Bandara Dhoho di Kediri.
"Kalau pada waktu proyek ini sedang berjalan, maka kami bisa menghandle itu 100 persen, karena memang dalam proyek kami membangun hingga menyiapkan lahan. Tetapi ketika sudah operasional, di sini dibutuhkan untuk meng- create market, maka itu semua harus ada kolaborasi," katanya.