JAKARTA, iNews.id - Rencana merger tujuh perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur masuk dalam pembahasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hal itu dilakukan setelah usulan merger di-review Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Kabar ini disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Dia mengaku telah mengirim surat kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono untuk peninjauan lebih lanjut.
“Sudah, saya sudah kirim surat ke Pak Basuki. Sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR,” ucap Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR, Rabu (10/7/2024).
Adapun, BUMN karya yang dilebur di antaranya PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, atau PTPP.
Kementerian BUMN masih menunggu kabar dari Basuki Hadimuljono atas lanjutan konsolidasi ketujuh BUMN karya tersebut. Sebab, kebijakan integrasi BUMN tersebut bukan di tangan Erick Thohir.
“Ya kita tunggu suratnya kan, tadi saya bilang kebijakannya bukan di kita,” kata dia.
Meskipun masih dalam tahap proses, target awal Kementerian BUMN merger bisa rampung di September 2024. Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya dilebur ke Adhi Karya, lalu Wijaya Karya alias WIKA akan dilebur ke PTPP. Sehingga, dari tujuh perusahaan dikonsolidasi menjadi tiga perseroan saja.