Luhut pun meminta kepada Dinas Sosial dan pemerintah daerah untuk menyiapkan, mengecek, dan melakukan verifikasi data yang teliti supaya bansos tepat sasaran.
"Mohon kepada Dinas Sosial dan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan kesempatan ini agar tidak terjadi manipulasi data penerima bansos. Saya pikir penyiapan data, pengecekan data, verifikasi data itu betul-betul supaya jangan sampai ada data fiktif yang menerima bantuan," tutur Luhut.
Dia juga meminta PT Pos Indonesia bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster baru saat masyarakat mengambil bansos.
"Pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan agar tidak terjadi klaster baru saat masyarakat mengambil bansos ini," kata Luhut.