"Kita dukung pembuatan tim untuk klarifikasi dan negosiasi," katanya, dalam pernyataan tertulisnya, Jumat (4/4/2025).
AS, sambung Anindya, juga menyoroti lima kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap merugikan. Kelima kebijakan tersebut perlu diperiksa kembali untuk memastikan kebenarannya.
"Pertama, sejumlah perubahan tarif barang masuk yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, yang kemudian mengalami revisi beberapa kali sehingga menjadi PMK Nomor 96 Tahun 2023," ujarnya.
Selanjutnya, proses penilaian pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, memicu kekhawatiran, yakni meliputi proses audit yang dinilai tidak transparan dan rumit, denda besar untuk kesalahan administratif, mekanisme sengketa yang panjang, dan kurangnya preseden hukum di pengadilan pajak.
Ketiga, PMK Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22. Salah satu aturan yang disoroti mengenai penambahan jumlah barang impor yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 22.