JAKARTA, iNews.id - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mendorong komunitas pelaku usaha dan produsen di daerah memiliki merek kolektif atau bersama yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
Direktur Merek dan Indikasi Geografis Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Kurniaman Telaumbanua mengatakan, semua kantor wilayah Kemenkumham bakal menggencarkan kampanye merek kolektif pada tahun ini. Pasalnya, itu menjadi program unggulan DJKI 2023 untuk mendongkrak jumlah kekayaan intelektual nasional.
“Kami punya Program One Village One Brand. Ini terkait pencanangan 2023 sebagai Tahun Merek. Kita mendorong asosiasi dan komunitas-komunitas porodusen untuk memunculkan merek kolektif dari barang-barang produksi mereka yang karakteristiknya kuat. Banyak keuntungannya bagi mereka,” kata dia di Kantor Ditjen Kekayaan Intelektual, Jakarta, Kamis (2/3/2023).
Adapun keuntungan tersebut, yakni menekan biaya pendaftaran merek. Dia mencontohkan, satu komunitas beranggotakan 20-100 produsen cukup mendaftarkan satu merek untuk aneka produk unggulan. Untuk UMKM Rp500.000 per merek dan umum Rp1,8 juta per merek akan terasa jauh lebih ringan karena berdasarkan sistem kolektif.
Keuntungan lainnya adalah memudahkan promosi. Merek yang memiliki beragam produk akan lebih mudah mendapatkan trust dan menembus pasar. Syaratnya, setiap produk terjaga kualitasnya dan berbasis karakteristik yang sama. Misalnya karakter daerah.
“Kalau joint marketing kan bisa sharing konsumen. Produsen bisa lebih leluasa mempromosikan produknya. Bagaimana pun kolaborasi lebih baik. Bisa juga punya merek pribadi tapi juga ada merek kolektif, bisa co-branding,” tutur Kurniaman.