Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengungkapkan, berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim KSP, salah satu kendala yang dihadapi nelayan dalam mengakses BBM subsidi adalah soal administrasi. Nelayan harus memiliki surat rekomendasi yang di dalamnya berisi banyak lampiran.
Moeldoko mencontohkan, Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal (STBLKK), Fotokopi SIPI /SIKPI atau bukti pencatatan kapal dengan menunjukkan aslinya, Fotocopi Surat Laik Operasi (SLO), dan estimasi sisaminyak solar yang ada di kapal.
“Hasil survei Kusuka 2020, tujuh puluh delapan persen nelayan mengalami kesulitan memperoleh surat rekomendasi karena belum bisa melengkapi lampiran-lampiran itu. Kondisi ini yang membuat nelayan tidak bisa membeli BBM subsidi. Padahal BBM merupakan komponen terbesar bagi nelayan untuk bisa melaut,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Moeldoko juga menekankan pentingnya kementerian/lembaga melakukan percepatan Kartu Pelaku Usaha Bidang kelautan dan Perikanan (Kusuka). Pasalnya, di dalam Kusuka sudah terinput data-data nelayan yang bisa menjadi pedoman untuk penentuan dan pengalokasian BBM bersubsidi.
“Ini tidak hanya mengoptimalkan penyerapan kuota BBM bersubsidi, tapi penyalurannya juga akan tepat sasara. Kusuka itu by name by address, NIK, dan ukuran kapalnya juga terdata di kartu,” ujarnya.