"Sistem pajak kita di bawah Bu Ani makin baik, dan kita berani memperbaiki itu semua. Karena kalau kita digitalized, saya kira kita semua akan lebih tertib, komoditas minerba sudah digitalized, perpajakan juga," ungkap Luhut.
Dia menjelaskan, telah memperoleh laporan bahwa ada beberapa harga dan data komoditas yang tidak sesuai setelah dilakukan verifikasi. Hal itu, akan segera dibahas dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo.
"Soal e-katalog bersinggungan dengan keuangan akan mulai kami bicarakan, rataskan dan Presiden akan launching tahun ini. Hal ini, bagian dari program pilihan Kemenkeu Rp400 triliun semua akan kita belanjakan dalam negeri," tutur Menko Luhut.
Dari hasil hitungan BPS, jika anggaran itu dibelanjakan dengan benar, membuat konten lokal akan mendorong UMKM-UMKM baru dan menambah pertumbuhan ekonomi 1,71 persen dari apa yang diramalkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
"Semua ini masalah efisiensi, dan kalau kita semua bisa bekerja secara holistik dan terpadu. Pajak adalah sumber terbesar APBN kita, dan dengan pajak, pandemi COVID-19 dapat kita lalui, meski masih dalam kondisi berhati-hati, keberhasilan kita sampai hari ini, masih harus kita syukuri pencapaian kita," kata Menko Luhut.