Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Indonesia sempat mengalami kelangkaan dan kenaikan harga pada produk turunan crude palm oil (CPO) khusunya minyak goreng. Perusahaan sawit mencoba menjual CPO ke dalam negeri dengan mengikuti harga CPO global yang sedang tinggi.
Hal tersebut membuat inisiasi pemerintah untuk menerapkan DMO dan DPO untuk minyak sawit. Harapannya, agar Indonesia memiliki stok minyak goreng sendiri dengan harga yang bisa diatur melalui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Namun, kebijakan tersebut bobol lantaran terjadi penyuapan terhadap pejabat di Kementerian Perdagangan tepatnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang memberikan izin ekspor padahal perusahaan sawit belum menyetorkan 20 persen produksi CPO-nya ke negara.