Selain itu, karena komponen pesawat saat ini masih banyak yang didatangkan dari impor, maka pemerintah juga tengah menyiapkan untuk pembebasan bea impor atau masuk dan pembukaan larangan terbatas barang impor tertentu.
"Di mana porsi perawatan berada di 16 persen porsi keseluruhan (biaya operasional pesawat) setelah avtur," kata dia.
Kemudian, kataLuhut, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.
"Mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang, yang akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan," ucapnya.
Terakhir, pemerintah juga akan mengkaji peluang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas. Semua hal itu akan dipantau oleh tim komite yang telah dibentuk.
"Seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," pungkasnya.