"Kan banyak orang sakit, datang ke rumah sakit, ditanya kartu BPJS, belum ada, atau disuruh pulang, coba, orang sakit disuruh pulang," kata Mahfud.
"Kalau pakai KTP Sakti, nanti tinggal dibuktikan ini orang sakit, namanya ini, perlu bantuan kesehatan, nanti dikirim ke pusat, pusat langsung punya data, ini miskin, bantu, KTP Sakti seperti itu," sambungnya.
Menurutnya program KTP sakti ini juga sekaligus membenahi data-data kependudukan yang saat ini masih rancu karena banyaknya instansi pemerintah yang memiliki. Ketidakjelasan data kemiskinan itulah yang menjadi cikal bakal tidak tepatnya penyaluran program-program pemerintah terutama kepada masyarakat miskin.
"Banyak bantuan sosial, BLT, layanan kesehatan tidak tepat sasaran, orang yang miskin tidak dapat, karena diatur secara kacau. Misalnya data kependudukan Mendagri punya sendiri, Mensos punya sendiri, BPS punya sendiri, masing-masing beda menghitung orang miskin," tutup Mahfud.