Demikian pula dengan putaran kedua di mana MRT Jakarta mengusulkan optimasi pengadaan menjadi 14 rangkaian kereta (digabung dengan Fase IIB). "Namun mereka merespon negatif karena semuanya menyatakan tidak tertarik dengan rencana pengadaan jumlah kereta. Selain itu, ada gap jadwal operasi Fase IIA dan IIB yang begitu jauh, akhirnya minat kontraktor juga masih tidak tertarik," tutur William
Alasan meminta pemerintah Jepang melakukan dorongan pada kalangan usahanya, kata William, karena pengerjaan MRT Fase II dibiayai JICA dalam skema Special Terms for Economic Partnership (Tied Loan) sehingga sangat terikat dengan kriteria kontraktor utama harus berasal dari Jepang.
Namun, jika tanggapan pasar Jepang yang tidak menyambut positif ini terus berlanjut, William mengusulkan agar opsi pengadaan melibatkan kontraktor internasional lainnya di luar Jepang kiranya dapat dibuka dan disetujui bersama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang.
"Mungkin jika dibuka seperti itu, INKA yang sudah kita lihat membuat LRT juga bisa saja (jadi pilihan). Namun sekarang ketentuan mekanisme pinjamannya masih tied loan mengharuskan yang utamanya Jepang," katanya..
Fase IIA Segmen 2 MRT Jakarta mengalami gagal tender mulai dari CP 202 (pengerjaan jalur Harmoni-Kota), CP 205 (sistem perkeretaan dan rel) serta pengadaan rangkaian kereta, sehingga bisa dipastikan operasional MRT Fase IIA segmen 2 Harmoni-Kota mengalami pergeseran jadwal dari rencana awal Maret 2026, menjadi pertengahan Agustus 2027 bahkan lebih.