JAKARTA, iNews.id - Juru Bicara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) T Hary Prihatono mengungkapkan, masih ada transaksi pertanahan di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Padahal pemerintah sudah menerapkan kebijakan land freeze atau pembekuan transaksi pertanahan di sekitar kawasan IKN untuk meminimalisir ruang gerak spekulan tanah.
"Tidak semua hal bisa di kontrol begitu saja, semua hal yang berkaitan dengan IKN itu bukan menjadi wewenang Kementerian ATR BPN. Kementerian ATR/BPN hanya menyediakan tanah, tetapi tidak sampai mengontrol sejauh itu, land freeze itu hanya sebuah aturan, tetapi selalu ada ruang untuk bisa lolos," kata dia di kantor Para Syndicate, Senin (26/9/2022).
Dia menuturkan, masih banyak celah para spekulan mengambil alih tanah warga, dengan membelinya pada harga standar. Kemudian dijual kepada pemerintah saat membebaskan lahannya dengan harga lebih mahal.
"Land freeze itu dilakukan supaya tidak terjadi transaksi. Masalahnya, ketika disepakati hari ini akan dibebaskan, tidak serta merta hari ini dieksekusi jual belinya. Ketika jeda waktu ini (menunggu anggaran) masuk pihak ketiga," ujarnya.
Hal tersebut membuat anggaran pengadaan tanah menjadi meningkat. Pasalnya, semakin lama anggaran turun untuk pembebasan lahan, maka makin mahal harga tanahnya karena terus naik.
"Anggaran itu tidak selalu ada ketika sesuatu dibicarakan, begitu kita sepakat harga sekian, itu baru dianggarkan. Begitu dananya turun, ini barang sudah beralih tangan dan harga berbeda," ucap Hary.