“Kita lihat satu hal yang paling sederhana, dari sejak tanggal diumumkan dengan tanggal diberlakukan kebijakan larangan mudik itu terlalu dekat. Sehingga, ini tidak memberi kesempatan kepada masyarakat untuk merespons. Tidak memberi kesempatan kepada Pemda dan instansi terkait untuk melakukan persiapan,” kata Wijayanto.
Oleh karena itu, pada pelaksanaan kebijakan itu banyak terdapat kekurangan di lapangan. Menurut dia, idealnya pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan larangan mudik tersebut empat sampai lima bulan sebelum.
“Jadi satu hari event seminggu atau sebulan saya rasa tidak cukup. Mereka (masyarakat) itu bukan mahasiswa satu kelas yang dengan mudah kita umumkan ‘minggu depan libur tidak usah masuk’, misalnya. Dari sisi time frame saja ini menurut saya tidak tepat begitu ya,” tutur Wijayanto.