Bahkan, dalam jangka panjang Pertamina mengalokasikan sekitar 60-65 persen dari total investasinya untuk mengembangkan LNG di sektor hulu. Selain itu, menggunakan 15 persen capital expenditure (capex) untuk mengembangkan bisnis panas bumi, energi surya, dan angin.
“Tujuan utama kami adalah mencapai keamanan dan kemandirian energi. Penting untuk dicatat bahwa meskipun kami terus mengoperasikan aset minyak dan gas kami, namun kami melakukannya dengan lebih sadar terhadap lingkungan melalui operasional bisnis yang berkelanjutan,” tuturnya.
Pertamina telah memulai beberapa upaya dekarbonisasi untuk mengurangi emisi dari aset bisnis yang ada dan berhasil mengurangi emisi karbon sebesar 31 persen. Berkat upaya tersebut, Pertamina berada di peringkat kedua secara global dalam sub-sektor minyak dan gas terintegrasi dalam hal kinerja ESG.
Adapun, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bauran energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Sementara, penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2030.
Mengukir strategi JIGT, Pengamat Ekonomi Energi sekaligus Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Fahmy Radhi mengatakan, kapasitas tampung JIGT sebesar 6,3 juta barel cukup memenuhi kebutuhan BBM green di Jabodetabek. Jumlah itu mampu menekan volume polusi udara di Jabodetabek.
Fahmy menilai bila terminal baru Pertamina serupa dengan TBBM Plumpang, maka target penanganan polusi menjadi lamban karena didominasi BBM fosil. Sebaliknya, JIGT digunakan untuk memfasilitasi produk energi hijau, maka krisis udara bisa diselesaikan.
"Kalau kapasitasnya saya kira cukup memenuhi gitu ya, kemampuan Pertamina untuk memproduksi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan kemudian menggantikan gasoline, menggantikan pertalite, menggantikan solar itu baru itu bisa" tutur Fahmy kepada iNews.id