JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di masa pandemi Covid-19, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terbukti menjadi critical engine yang berperan besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah terus berupaya merumuskan kebijakan strategis bagi UMKM untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan.
Salah satu upaya yang dilakukan dengan meningkatkan akses pembiayaan dengan menerbitkan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial atau rasio kredit UMKM bagi perbankan. Pemerintah melalui ketentuan ini memperluas cakupan
pembiayaan kredit UMKM dengan memperhatikan keahlian dan model bisnis bank, di antaranya pembiayaan yang dapat dilakukan langsung melalui rantai pasok, lembaga jasa keuangan, pembelian surat berharga, dan pembiayaan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
Guna mempercepat pemulihan UMKM di masa pandemi, pemerintah meningkatkan plafon KUR sebanyak dua kali di tahun 2021, yang pertama sebesar Rp220 triliun ke Rp253 triliun, dan terakhir ditingkatkan menjadi Rp285 triliun.
“Besarnya perhatian terhadap UMKM tidak hanya terwujud dalam pemberian suku bunga KUR yang rendah, tetapi juga ada tambahan subsidi bunga dari 6 persen menjadi 3 persen di tahun 2021. Ini juga diikuti dengan persyaratan yang dipermudah dan Kredit Tanpa Agunan dinaikkan dari Rp50 juta menjadi Rp100 juta,” kata dia dalam Sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Goes to Campus secara virtual pada Selasa (12/10/2021).
Acara tersebut diikuti oleh para mahasiswa dan akademisi dari Universitas Telkom, PKN STAN, Universitas Binawan, dan Politeknik STIA LAN Jakarta.