JAKARTA, iNews.id - Pemerintah mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk proyek-proyek infrastruktur besar. Proses pengawasan akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengatakan, nilai belanja modal dan barang dari APBN mencapai Rp1.300 triliun per tahun. Dari jumlah itu, ada 17 proyek yang berpotensi untuk menggunakan TKDN.
"Jadi 17 item itu dengan total mencapai 17 miliar dolar AS atau sama dengan Rp225 triliun, ini angka yang sangat besar kalau itu kita buat dan investasikan didalam negeri saja. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja hingga pajak," ujarnya di Jakarta, Selasa (13/4/2021).
Dia meminta kepada semua pihak, termasuk KPK agar sama-sama mengawasi proses TKDN pada proyek-proyek tersebut. Apabila bisa diawasi dengan baik, maka bakal menguntungkan negara.
"Saya mohon juga KPK ikut di dalam ini supaya bisa jalan karena banyak yang tidak mau ini jalan Kenapa tidak mau jalan karena di situ langsung berkorupsi itu yang sangat banyak," ucapnya.