JAKARTA, iNews.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyinggung perbankan yang kerap mensyaratkan agunan untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, perbankan harus melakukan pendekatan teknologi seperti yang dilakukan oleh financial technology (fintech) untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.
"Kalau masih tetap memaksa UMKM punya aset, punya agunan untuk bisa mendapatkan kredit perbankan, sampai kuda bisa menari pun enggak mungkin bisa dilakukan," ujar Teten dalam sambutan di acara AFPI UMKM Digital Summit 2023 di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (21/9/2023).
Teten menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyaluran kredit perbankan untuk UMKM di tahun 2024 mencapai 30 persen. Namun, dia meyakini hal tersebut tidak akan bisa tercapai jika perbankan masih mensyaratkan agunan.
"Pak Presiden sudah minta pada tahun 2024 itu kredit perbankan untuk UMKM itu harus 30 persen minimum, tapi saya yakinkan itu enggak akan tercapai, hari ini baru sekitar 21-22 persen," katanya.
Oleh karena itu, dia mendorong perbankan untuk mengganti cara-cara konvensional dengan pendekatan teknologi, salah satunya dengan penerapan credit scoring.
"145 negara sekarang sudah menerapkan credit scoring bukan lagi masih pendekatan kolateral, harus ada agunan dalam bentuk aset, dan lain sebagainya. Konsep agunan juga berkembang bukan hanya aset, jadi kalau masih aset terus ya ini bank atau Pegadaian ini," ucap Teten.