JAKARTA, iNews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkap beberapa daerah yang paling banyak terdapat laporan mengenai masalah pertanahan. Berdasarkan laporan yang dihimpun, Hadi mengatakan, permasalahan tanah terbesar antara lain berada di Provinsi Riau, Kota Medan, dan Provinsi Jambi.
Hadi menegaskan, pihaknya bakal menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang ada melalui sinergi empat pilar yang dibentuknya, yaitu Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam hal ini pemerintah daerah.
"Jaksa Agung sudah komitmen, Kapolri, Mendagri juga mendukung, sehingga saya mudah untuk melaksanakan," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Rabu (7/9/2022).
Menurutnya, pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) seperti Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), hingga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, dapat dilaksanakan dengan analisa serta evaluasi internal yang saat ini telah diterapkan.
"Karena aircrew-nya ini juga harus orang-orang yang betul-betul punya kesadaran penuh untuk tugas untuk rakyat," kata dia.
Hadi menambahkan, data terakhir capaian Reforma Agraria melalui legalisasi aset, yaitu seluas 4.140.028 hektare dan redistribusi tanah seluas 1.478.496 hektare per Agustus 2022.
"Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang bukan hanya ditujukan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, namun juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Hadi.