Dia mengungkapkan, bank sentral Sri Lanka hanya bisa memasok 125 juta dolar AS untuk pembelian bahan bakar. Angka ini jauh lebih sedikit dari yang dibutuhkan untuk pengiriman terjadwal sebesar 587 juta dolar AS.
Wijesekera menambahkan, negara tersebut berutang sebesar 800 juta dolar AS kepada tujuh pemasok bahan bakar untuk pembelian yang dilakukan awal tahun ini. Itu terjadi setelah Sri Lanka melarang penjualan bahan bakar untuk kendaraan pribadi hingga minggu depan.
Para ahli menyakini, Sri Lanka adalah negara pertama yang mengambil langkah drastis menghentikan penjualan bensin kepada rakyatnya sejak krisis minyak pada 1970-an, ketika bahan bakar dijatah di AS dan Eropa.
Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu menghadapi krisis ekonomi yang lebih buruk sejak memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada 1948 karena kekurangan mata uang asing untuk membayar impor barang-barang penting. Kekurangan akut bahan bakar, makanan, dan obat-obatan telah mendorong naiknya biaya hidup ke rekor tertinggi di negara itu, di mana banyak orang bergantung pada kendaraan bermotor untuk mata pencaharian mereka.
Kamis pekan lalu, tim Dana Moneter Internasional (IMF) menyimpulkan putaran baru pembicaraan dengan Sri Lanka mengenai kesepakatan bailout senilai 3 miliar dolar AS. Meskipun belum ada kesepakatan yang dicapai, tim tersebut menyatakan, mereka telah membuat kemajuan signifikan dalam mendefinisikan paket kebijakan makroekonomi dan struktural.
IMF menambahkan, pihaknya telah menyaksikan beberapa kesulitan yang saat ini dihadapi oleh rakyat Sri Lanka, terutama orang miskin dan rentan yang terkena dampak krisis secara tidak proporsional. Adapun, Sri Lanka juga telah mengirim pejabat ke produsen energi utama Rusia dan Qatar dalam upaya untuk mengamankan pasokan minyak murah.