"Ya kan Semuanya harus terdaftar, datanya lagi disiapkan untuk bisa dipertajam lagi," kata dia.
Sebelumnya, wacana pembatasan BBM bersubsidi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritian dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, rencana pembatasan pembelian BBM subsidi masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Dia memastikan, BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) mendukung kebijakan baru tersebut.
“Ya kita sedang menunggu Perpres 191, di mana BBM tepat sasaran. Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu, tetapi mendapatkan BBM bersubsidi,” ujar Erick saat ditemui di kawasan Kota Tua Jakarta, Rabu (10/7/2024).