Dody menjelaskan, dengan keterbatasan anggaran, Prabowo memerintahkan untuk menunda terlebih dahulu pembangunan infrastruktur-infrastruktur baru pada tahun 2025.
"Anggaran itu sudah diketok tahun 2024, sebenarnya kita tahun 2025 hanya tinggal bekerja saja, arahan Pak Presiden begitu. Sehingga anggaran yang terkait infrastruktur sementara, dipending dulu, kami mesti berdiskusi ulang, Bappenas, Keuangan, pertanian, pendidikan, dan lainnya," ucap Dody.
"Infrastruktur lain bukan tidak dibangun, tetapi di reschedule, lelang-lelang baru sementara belum," lanjutnya.
Kalaupun ada pekerjaan baru, kata Dody, maka perlu persetujuan Presiden Prabowo terlebih dahulu. Sebab anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian PU sendiri sudah habis untuk membayar kontrak-kontrak berjalan.
"Kalau pun kita melakukan sesuatu yang baru, kita perlu bicara ke presiden, anggaran kita cuma sekian, apakah yang ini dulu kita kerjakan, apa kita boleh mengerjakan yang baru," pungkasnya.