Emir menjelaskan akar masalah tersebut terjadi karena kebijakan pemerintah yang cenderung mengutamakan pembangunan infrastruktur besar. Namun, enggan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
"Hal ini diperparah dengan penetapan proyek strategis nasional yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat lokal," tuturnya.
Untuk mengurangi potensi konflik itu, Emir menyarankan agar meningkatkan penerimaan investasi. Kemudian, pemerintah dan perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
"Dialog yang melibatkan semua pihak, penggunaan teknologi ramah lingkungan, dan program CSR yang efektif dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat lokal," kata Emir.