Moeldoko menilai pelaksanaan sistem MLFF ini perlu berbagai pertimbangan karena dapat mempengaruhi banyak hal di berbagai sektor. Mulai dari legalitas, penegakkan hukum, sistem pusat, kesiapan teknis seperti kamera, mobil, sistem cloud, hingga pengoperasian sistem itu sendiri.
Sistem yang berhasil di negara Hungaria, kata Moeldoko, belum tentu akan berhasil di Indonesia. Alhasil, dibutuhkan diskusi-diskusi dengan para pihak terkait untuk dapat menguraikan permasalahan yang terjadi di proyek sistem layanan jalan transaksi tol non tunai nirsentuh tersebut.
Sebelumnya, Moeldoko telah menyarankan pihak Hungaria untuk dapat menggandeng pihak Jasa Marga ke proyek jalan Tol tersebut. PT Jasamarga Bali Tol (JBT) sendiri merupakan pengelola ruas Tol Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa (Bali Mandara).
Langkah ini dinilai akan membantu menguraikan permasalahan yang akan berpengaruh pada keberlanjutan proyek. Proyek ini sendiri dinilai tidak merugikan negara, karena pembiayaannya merupakan investasi murni dari Pemerintah Hungaria tanpa ada dana APBN.
Sementara itu, Lilla Karsay mengatakan pemerintah Hungaria terus berupaya untuk menjalankan negosiasi agar kelancaran proyek Tol Bali Mandara tersebut dapat segera diaplikasikan di Indonesia. Ia pun berharap uji coba bisa segera terlaksanakan.
“Meskipun terdapat berbagai halangan terkait implementasi proyek tol ini, kami dari pihak Pemerintah Hungaria secara terbuka membuka diskusi dengan pihak terkait, dan pastinya kami tidak ada niatan untuk melaksanakan proyek ini hanya dari cara kami, berbagai penawaran yang dapat menjadi persetujuan positif kedua belah pihak akan kami tunggu,” kata Lilla.