JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy optimistis angka kemiskinan berada di angka 8 persen pada akhir tahun 2024. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan RI berada di 9,03 persen.
Muhadjir menuturkan, angka kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran yang bersifat multidimensi. Dia membeberkan tiga intervensi untuk menekan angka tersebut.
"Kita berusaha untuk menekan serendah mungkin dari sisi pengeluaran. Kemudian, kita menaikkan setinggi mungkin dari sisi pendapatan keluarga miskin. Ketiga, kalau itu ada kantong-kantong kemiskinan, kantong kemiskinan itu artinya di dalam suatu tempat di mana terdapat ada banyak keluarga miskin makanya kita sebut kantong kemiskinan," ucap Muhadjir dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (3/7/2024).
Muhadjir menambahkan, dari sisi pengeluaran, khususnya terkait kemiskinan ekstrem, mereka terkendala dalam mengakses kebutuhan dasar di antaranya pendidikan rendah, kesehatan menurun, tidak terakses air minum, air bersih, rumah yang dihuni tidak layak, tidak produktif, dan pendapatan rendah.
"Kemudian ukuran yang menjadi kesepakatan internasional menurut indikator Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem itu apabila rata-rata pengeluaran berada di posisi 1,9 dolar AS per kapita per bulan. Jadi sekali lagi, 1,9 dolar AS per kapita per bulan," tuturnya.
Dia menyebut, saat ini Indonesia telah berfokus dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2022, di mana di Inpres ini Kemenko PMK ditugasi langsung oleh Presiden sebagai koordinator.
"Dalam Inpres tersebut menegaskan bahwa target percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tahun 2024 mencapai 0 persen. Sehingga waktunya tinggal lima bulan, untuk memastikan berapa target kita bisa mendekati 0 persen ini," ucapnya.