Mencermati perkembangan terkini di Uni Eropa (UE), khususnya Peraturan Deforestasi UE (EUDR) yang berpotensi memberi dampak negatif pada industri kelapa sawit dan mengecualikan petani kecil dari rantai pasok, CPOPC akan menyelenggarakan Misi Bersama untuk negara produsen ke Brussels, Belgia, pada 30-31 Mei 2023. Misi bersama itu juga akan bertemu dengan para pemain utama industri kelapa sawit dan organisasi masyarakat sipil di UE.
Para Menteri optimistis bahwa misi bersama ke UE akan membawa hasil positif.
“Kami optimistis bahwa dengan semakin banyaknya (anggota) CPOPC maka akan dapat menyejahterakan masyarakat di masing-masing negara anggota. Di samping itu, kami juga sampaikan bahwa smallholder atau petani kecil (nano farmer) merupakan backbone dari industri kelapa sawit. Sebagai komoditas strategis, minyak sawit telah membuktikan menjadi salah satu solusi alternatif ketahanan pangan mengingat kondisi geopolitik saat ini di Eropa sebagai akibat Perang Ukraina-Rusia,” tutur Airlangga.
Pertemuan Tingkat Menteri tersebut juga meyakini bahwa minyak sawit akan tetap menjadi bahan baku penting untuk produksi biodiesel, sehingga dapat memastikan ketahanan energi dunia dalam jangka panjang. Meskipun ketersediaan dan pasokan minyak nabati utama masih belum pasti pada tahun ini, namun minyak sawit masih berpeluang tumbuh karena ketersediaan, keserbagunaan, dan daya saing harganya.
“Minyak sawit tidak hanya penting bagi negara-negara anggota CPOPC, tapi juga untuk dunia,” ucap Menko Airlangga.
Pertemuan Tingkat Menteri ini juga diikuti oleh perwakilan Kolombia, Ghana, dan Papua Nugini sebagai Negara Pengamat, serta Nigeria sebagai Negara Tamu. Keempat negara itu menyatakan dukungannya terhadap strategi dan prioritas Dewan CPOPC yang bertujuan mendukung pengembangan industri dan mengatasi tantangan global, seperti ketahanan pangan dan energi terbarukan.
Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam acara ini, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Sekretaris Jenderal CPOPC, Direktur Utama BPDPKS, dan Ketua Umum Gapki.