Tak hanya itu, Direktur Celios ini juga menyebut pemanfaatkan momentum bisa terjadi di kelompok pelaku usaha makanan skala besar. Padahal yang sebenarnya sasaran subsidi ini untuk masyarakat kalangan bawah. Karena mereka lah yang berhak mendapatkan subsidi tersebut.
Di samping itu, selain persoalan pengawasan, ia ragu dengan subsidi minyak goreng kemasan sederhana ini bisa berlaku sampai akhir tahun. Sebab, kamampuan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) terbatas.
"Selain pengawasan, belum dipastikan juga apakah subsidi ini berlaku sampai akhir tahun, mengingat kemampuan BPDP KS juga terbatas," tutuR Bhima.
Dia mengatakan, sejauh ini problem masalah utama mahalnya harga minyak goreng ada di hulu yaitu bahan baku CPO yang meningkat signifikan dalam 1 tahun terakhir.
Maka menurutnya, solusi DMO (Domestic Market Obligation) CPO jauh lebih tepat dibanding subsidi minyak goreng di hilir.
"Dengan DMO ada kepastian pasokan dan harga bagi produsen minyak goreng, khususnya perusahaan yang tidak terintegrasi dengan perkebunan sawit," ungkap Bhima.
Di samping itu semua, Bhima tetap mengapresjasi keputusan pemerintah untuk memberikan subsidi minyak goreng kemasan sederhana. Namun tetap, ia menekankan bahwa solusi tersebut sifatnya hanya sementara.