"Bicara pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, kalau wacana publik itu sudah mencuat ke publik, maka kewajiban pemerintah melakukan kajian. SBY selesai wacana itu jalan terus, tapi tidak pernah ada kajian," ucapnya.
Sehingga, pada 2014 atau saat Presiden Joko Widodo menjabat, Andrinof mengatakan wacana pemindahan ibu kota ditagih oleh salah satu masyarakat di Kalimantan. Sejak itu, barulah Presiden Jokowi mengeluarkan perintah kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun kajian terkait wacana pemindahan ibu kota.
"Saya sudah bikin (kajian pemindahan ibu kota), kita siapkan draf RUU pembentukan ibu kota baru, cuma terinterupsi oleh Covid, maka ditahan," katanya.
Meski demikian, Andrinof menyebut bahwa selama terhalang pandemi Covid-19, kajian pembentukan ibu kota baru terus dilakukan bersama dengan pakar dan akademisi. Sehingga, ketika masuk ke DPR hanya tinggal sedikit penambahan saja sebelum diundangkan pertama kali pada 2023 lalu.
"Maka di DPR tentu tinggal cari masukan tambahan, walaupun namanya sebuah kebijakan mesti ada yang belum tuntas, maka setelah 42-45 hari lahir undang-undang," ujarnya.