JAKARTA, iNews.id - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat, realisasi penerimaan negara mencapai 14,59 miliar dolar AS atau setara Rp227 triliun hingga akhir tahun 2023. Torehan ini lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang ditetapkan sebesar 15,88 miliar dolar AS dan dibandingkan realisasi 2022 yang mencapai 17,4 miliar dolar AS.
"Penerimaan negara bisa dijelaskan lebih lanjut, kita mencapai 14,59 miliar dolar AS, masalah harga jual," ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers SKK Migas Capaian Kinerja Tahun 2023 di Jakarta, Jumat (12/1/2024).
Dwi menambahkan, pihaknya terus melakukan optimalisasi dengan beberapa terobosan-terobosan dan mengupayakan komersialisasi agar bisa mendapatkan harga tertinggi untuk menggenjot penerimaan negara sektor migas ini.
"Dan untuk produksi kita upayakan bagaimana agar mana lapangan yang punya produksi minyak yang atau rich gas kita dahulukan dan sebagainya," katanya.
Lebih lanjut, Dwi menuturkan bahwa untuk cost recovery sejauh ini masih terkendali. Menurutnya, cost recovery ini tidak hanya meliputi biaya untuk produksi saja, namun juga ada investment credit.
"Jadi kalau liat dari bawah itu ada yang unrecovered costs itu adalah biaya-biaya yang belum bisa dikembalikan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kaya ada utang disitu harus kita selesaikan utang. Kemudian ada biaya-biaya investment credit itu adalah pada saat kita bikin POD itu ada disetujui ada investment credit-nya," tuturnya.