Lebih lanjut, Djoko memaparkan, selama ini 80 persen penikmat BBM bersubsidi adalah kelompok masyarakat mampu. Sementara hanya 20 persen dinikmati masyarakat kurang mampu. Artinya, ada pengguna BBM bersubsidi masih belum tepat sasaran.
Dia mengatakan, apabila itu terus dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan angkutan umum akan menghilang digantikan kendaraan pribadi yang terus menjamur dan menikmati BBM bersubsidi dari pemerintah.
"Pada 10 tahun ke depan, kendaraan pribadi motor dan mobil akan terus bertambah, di sisi lain, angkutan umum tanpa kebijakan yang berpihak dan komprehensif kian mendekati kepunahan," ucapnya.
Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya fokus menata dan mengembangkan angkutan umum penumpang tanpa menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, saat ini pengawasan penyaluran BBM bersubsidi untuk angkutan umum bisa melalui aplikasi yang ditunjang dengan penataan operator.