"Memang pernah kita usulkan agar biaya jangan terlalu mahal harus terjangkau dan sesuai daya beli atau kemampuan dunia usaha di kisaran Rp250.000-Rp500.000. Dengan harga yang ditetapkan pemerintah ini menurut hemat kami sudah ideal," katanya.
Setelah harga, kata Sarman, yang perlu diatur yaitu sekam distribusi dan pemesanan vaksin. Pasalnya, kedatangan vaksin masih terbatas dan bertahap sementara jumlah pemesan mencapai 17.000 pengusaha dengan perkiraan kebutuhan 8 juta tenaga kerja.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta itu juga menegaskan perlunya penetapan sektor usaha yang menjadi skala prioritas dan strategis seperti padat karya, energi, industri makanan dan minuman serta pelayanan publik lainnya. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang berada di zona-zona merah perlu menjadi prioritas program vaksinasi, termasuk industri di Jakarta.
"Kita berharap vaksinasi gotong royong berjalan lancar untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional dan keselamatan bersama," katanya.