Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman menyebut, pihaknya belum berencana merilis surat edaran (SE) untuk mendongkrak penyaluran pembiayaan kendaraan listrik.
“Kami dalam mengelola atau mengawasi ini tidak seluruhnya pakai SE. Kalau mekanisme pasarnya kuat dan berjalan dengan baik, regulator bisa memberikan bimbingan dan pengawasan,” kata Agusman.
Sebagai informasi, berdasarkan Laporan Keuangan Keberlanjutan Tahun 2022 serta data Kementerian Perindustrian bahwa telah terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang telah melakukan pembiayaan untuk produk sustainable finance, namun jumlah kontrak baru masih sangat kecil dibandingkan peluang ekspansi pasar, khususnya pada pembiayaan kendaraan listrik di Indonesia.
Dari beberapa perusahaan tersebut, rata-rata porsi pembiayaan pada kendaraan listrik masih di bawah 1 persen berkisar kurang dari Rp100 miliar dari total pembiayaan yang disalurkan oleh masing-masing perusahaan.
Gambaran tersebut sejalan dengan penjualan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Indonesia yang masih sangat rendah. Pada tahun 2022, penjualan KBLBB memiliki pangsa 1 persen dibandingkan dengan penjualan kendaraan bermotor lainnya di Indonesia.
Namun, perkembangannya cukup menjanjikan dengan adanya berbagai program yang mendorong penggunaan KBLBB di masyarakat. Penjualan KBLBB mempunyai potensi besar untuk didorong lebih tinggi sehingga menjadi peluang bisnis bagi perusahaan pembiayaan.