JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman mengatakan, pemerintah seharusnya menjelaskan dengan detail ke masyarakat motif dan tujuan dari rencana penyeragaman golongan tarif listrik nonsubsidi. Sebab, jika dilakukan tentu akan menguras kantong golongan ekonomi lemah dan industri UKM.
Dengan penyeragaman tersebut, pemerintah dinilai tidak peka dengan kesulitan ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang kini sudah makin terpuruk. Menurut dia, kebijakan baru itu bisa jadi karena semakin beratnya tekanan arus kas PT PLN (Persero) yang berpotensi gagal membayar utang-utangnya yang akan jatuh tempo. Utang tersebut tertuang dalam bocoran surat Menteri Keuangan Sri Mulyani bernomor S- 781/ MK.08/2017 tertanggal 27 September 2017 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait kondisi keuangan PLN.
Menteri ESDM Ignasius Jonan berulang kali di berbagai kesempatan telah mengimbau PLN untuk lebih serius melakukan efisiensi terhadap proses bisnisnya terlebih dahulu. Perusahaat pelat merah sektor setrum itu justru malah meminta koreksi harga batubara yang dinilai terlalu mahal.
Di sisi lain, Yusri mensinyalir rencana kebijakan itu karena membengkaknya beban subsidi yang tahun ini Rp90 triliun ditingkatkan menjadi Rp95 triliun di 2018.
"Oleh karena itu sudah seharusnya direksi PLN serius melakukan efisiensi dari hulu dan hilir proses bisnisnya, sehingga jangan selalu kenaikan tarif itu seolah-olah dibuat alasan untuk membangun infrastruktur listrik akan tujuan semata kejar target rasio elektrifikasi dan pemerataan distribusinya. Tapi kenyataannya masih banyak mengalami pemadaman bergilir akibat pembangkit PLN diduga bermasalah. Padahal banyak yang bisa dilakukan PLN akibat keterbatasan pendanaannya yaitu dengan mendorong pihak swasta berinvestasi dan di bawah kendali PLN yang menguasai pangsa pasarnya,” ujarnya.