Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini kondisi kemantapan jalan nasional sekitar 92 persen, jalan provinsi 72 persen, sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten hanya 60 persen. Kondisi ini diperparah ketika terjadinya pandemi Covid-19, yang membuat anggaran di daerah dialokasikan untuk penanganan pandemi.
"Sambil yang kita usulkan ini, kita juga bekerja lagi untuk membuat prioritas-prioritas lainnya, termasuk yang dikunjungi Presiden," ucapnya.
Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, perbaikan jalan daerah sebetulnya menjadi domain dari pemerintah daerah (pemda). Namun karena pemda masih mengalami masalah pendanaan, sehingga APBN diturunkan untuk membantu perbaikan jalan tersebut.
"Kalau Inpres itu sifatnya kan perintah presiden, instruksi presiden, kalau yang dicek sama presiden di lapangan itu kan ada Jambi, Lampung, Sumut, Jabar juga," tuturnya.