Agus menyebut, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada produk dalam negeri. Adapun potensi belanja barang dan modal serta jasa di pemerintah pusat sebesar Rp526 triliun, sedangkan di pemerintah daerah Rp535 triliun.
“Artinya, total lebih dari Rp1.000 triliun. Sedangkan, anggaran di BUMN Rp420 triliun. Semua angka itu sangat besar sekali, yang perlu dipacu untuk pembelian produk-produk dalam negeri sehingga industri kita dapat tumbuh dan berkembang. Jadi, jangan lagi hilangkan atau kurangi sebanyak-banyaknya untuk pembelian produk impor,” tuturnya.
Menanggapi hasil survei PMI Manufaktur Indonesia pada April, Jingyi Pan selaku Economics Associate Director IHS Markit mengatakan, perbaikan kondisi perekonomian Indonesia terlihat dari kenaikan permintaan dan produksi di sektor manufaktur yang semakin kuat.
“Selain itu, terjadi kenaikan aktivitas pembelian, dan yang terpenting adalah ekspansi solid pada jumlah tenaga kerja yang juga terus menunjukkan kepercayaan diri dari beberapa perusahaan dalam waktu dekat,” ujar Jingyi Pan.
Informasi tambahan, PMI manufaktur Indonesia pada April mampu melewati PMI manufaktur China (46,0), Rusia (48,2), Malaysia (51,6), Taiwan (51,7), dan Vietnam (51,7).