"Sebelum ada isu ini juga rantai distribusinya panjang, tapi kebijakannya itu tidak bisa dipegang, artinya integrasi dan integritas kebijakannya dipertanyakan," sambungnya.
Masalah lain yang juga datang adalah minyak goreng sebagai bahan pokok atau bahan hasil industri. Jika sebagai bahan Industri, maka minyak berada di Kementerian Perindustrian, sedangkan sebagai bahan pokok ada di Kementerian Perdagangan.
"Harusnya masuk saja ke bahan pokok, peraturannya jadi lebih jelas disitu, peraturannya jadi jelas disitu, tinggal kementerian perdagangan yang ambil koordinasinya," ucap Bhima.
Oleh karena itu, Bhima mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo perlu melakukan evaluasi, bahkan jika butuh dilakukan reshuffle kabinet, sebab saat ini lebih banyak tantangan harus segera dituntaskan.