Sedangkan selebihnya 80 persen akan dipenuhi melalui skema Public Private Partnership (PPP), pendanaan kreatif, investasi swasta dan instrumen lainnya.
"Untuk itu, Pemerintah Indonesia membuka peluang emas ini bagi investor lokal maupun asing untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara ini," ungkap Basuki.
Menteri Basuki juga meyakinkan calon investor Malaysia untuk tidak perlu ragu untuk berinvestasi di IKN Nusantara, sebab pembangunannya sudah dijamin oleh basis legal yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen.