Luhut memaparkan data yang masuk dalam platform SIMBARA akan menjadi pintu utama dari tata kelola. Artinya, semua terkait pajak hingga izin tambang akan dapat terlihat dalam satu aplikasi saja.
“Jika data terkait timah dan barang tambang lainnya sudah diintegrasikan ke dalam SIMBARA, maka seluruh proses tata kelola dari mulai single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor bisa diawasi secara realtime oleh lintas Kementerian dan Lembaga,” kata Luhut.
Ia pun menilai aplikasi SIMBARA mampu membuat tata kelola Indonesia lebih rapih dan tidak terpecah-pecah. Dengan begitu, tindak kasus korupsi di Tanah Air bisa berkurang.
“Dengan demikian tata kelola pemerintahan di Indonesia yang sebelumnya terpecah-pecah, bisa jadi lebih terintegrasi sehingga tidak terjadi overlapping dan kesimpangsiuran informasi yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi seperti kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara,” tutur dia
Luhut berharap platform SIMBAR bisa selesai dalam dua bulan ke depan dengan komoditas timah, serta yang lainnya.
“Sesuai arahan dari Presiden Jokowi terkait penyelesaian ‘Gov-tech’, yaitu digitalisasi di seluruh sektor pemerintahan. Dengan begitu bukan hanya efisiensi dan efektivitas pelayanan saja yang mampu dicapai, tetapi juga penerimaan negara bisa bertambah serta yang paling penting adalah mencegah praktik korupsi yang selama ini marak terjadi di sektor industri pertambangan,” kata Luhut.