Hingga akhir Januari 2026, tercatat pengadaan cadangan beras pemerintah yang didanai melalui skema investasi non-permanen telah mencapai Rp639 miliar. Angka tersebut setara dengan penyediaan sekitar 50.000 ton beras.
Menurut Juda, intervensi melalui pembiayaan investasi ini merupakan strategi krusial untuk menjaga keseimbangan antara hulu (petani) dan hilir (konsumen). Dengan cadangan yang kuat, pemerintah dapat melakukan intervensi pasar kapan saja demi menjaga stabilitas harga pangan di dalam negeri.
Selain penyaluran investasi baru, pemerintah juga melaporkan adanya arus kas masuk berupa penerimaan kembali investasi senilai Rp49 miliar. Dana tersebut berasal dari pelunasan pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tingkat daerah.